Pavel Durov, pendiri Telegram, telah ditolak izin untuk bepergian ke Norwegia untuk Oslo Freedom Forum karena proses hukum yang sedang berlangsung di Prancis. Pengadilan Prancis menolak permohonannya, memaksanya untuk menghadiri konferensi secara jarak jauh melalui siaran langsung.
Masalah Hukum Mencegah Kehadiran Secara Langsung
Durov telah berada di bawah pengawasan yudisial sejak penangkapannya di Bandara Paris–Le Bourget pada Agustus 2024. Pihak berwenang Prancis telah menuduhnya terlibat dalam penyebaran konten eksploitasi anak dan perdagangan narkoba. Tuduhan ini berasal dari tuduhan moderasi yang longgar di platform Telegram.
Sebagai bagian dari syarat jaminannya, Durov tidak dapat meninggalkan wilayah Prancis tanpa persetujuan eksplisit dan diwajibkan untuk melapor kepada polisi dua kali seminggu. Pembatasan ini pada akhirnya menghalanginya untuk hadir secara fisik di acara Oslo, di mana ia diharapkan memberikan pidato utama.
Para Pemberdaya Hak Asasi Manusia Menyatakan Kekecewaan
Yayasan Hak Asasi Manusia (HRF), yang menyelenggarakan Forum Kebebasan Oslo, mengkritik keputusan pengadilan tersebut. Pendiri dan CEO HRF, Thor Halvorssen, mengomentari, “Sangat disayangkan bahwa pengadilan Prancis akan menghalangi Tuan Durov untuk berpartisipasi dalam sebuah acara di mana suaranya sangat dibutuhkan.”
Dalam pengungkapan terpisah, Durov menuduh intelijen Prancis telah menekannya untuk menyensor konten politik di Telegram yang terkait dengan perlombaan presiden Romania—secara khusus, pos yang mendukung kandidat konservatif. Durov mengatakan bahwa dia menolak untuk mematuhi, menegaskan komitmen platformnya terhadap kebebasan berbicara. Sebagai tanggapan, Kementerian Luar Negeri Prancis membantah klaim tersebut sebagai “sama sekali tidak berdasar.”
Perdebatan yang Lebih Luas tentang Akuntabilitas Teknologi
Kasus hukum Durov telah memperkuat perdebatan yang sedang berlangsung tentang peran perusahaan teknologi dalam moderasi konten dan kerjasama penegakan hukum. Ini menyoroti bagaimana pemerintah semakin meningkatkan tekanan pada platform digital untuk mengelola materi berbahaya—dan konsekuensi hukum dari kegagalan untuk melakukannya.
Bahkan di bawah batasan hukum ini, Durov terus menjadi sosok sentral dalam diskusi seputar kebebasan digital. Partisipasinya secara virtual dalam forum diharapkan dapat memberikan wawasan penting tentang keseimbangan antara netralitas platform dan tanggung jawab regulasi.
Lihat Asli
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
CEO Telegram Diblokir untuk Bepergian ke Forum Oslo Di Tengah Pengawasan Hukum di Prancis
Pavel Durov, pendiri Telegram, telah ditolak izin untuk bepergian ke Norwegia untuk Oslo Freedom Forum karena proses hukum yang sedang berlangsung di Prancis. Pengadilan Prancis menolak permohonannya, memaksanya untuk menghadiri konferensi secara jarak jauh melalui siaran langsung.
Masalah Hukum Mencegah Kehadiran Secara Langsung
Durov telah berada di bawah pengawasan yudisial sejak penangkapannya di Bandara Paris–Le Bourget pada Agustus 2024. Pihak berwenang Prancis telah menuduhnya terlibat dalam penyebaran konten eksploitasi anak dan perdagangan narkoba. Tuduhan ini berasal dari tuduhan moderasi yang longgar di platform Telegram.
Sebagai bagian dari syarat jaminannya, Durov tidak dapat meninggalkan wilayah Prancis tanpa persetujuan eksplisit dan diwajibkan untuk melapor kepada polisi dua kali seminggu. Pembatasan ini pada akhirnya menghalanginya untuk hadir secara fisik di acara Oslo, di mana ia diharapkan memberikan pidato utama.
Para Pemberdaya Hak Asasi Manusia Menyatakan Kekecewaan
Yayasan Hak Asasi Manusia (HRF), yang menyelenggarakan Forum Kebebasan Oslo, mengkritik keputusan pengadilan tersebut. Pendiri dan CEO HRF, Thor Halvorssen, mengomentari, “Sangat disayangkan bahwa pengadilan Prancis akan menghalangi Tuan Durov untuk berpartisipasi dalam sebuah acara di mana suaranya sangat dibutuhkan.”
Dalam pengungkapan terpisah, Durov menuduh intelijen Prancis telah menekannya untuk menyensor konten politik di Telegram yang terkait dengan perlombaan presiden Romania—secara khusus, pos yang mendukung kandidat konservatif. Durov mengatakan bahwa dia menolak untuk mematuhi, menegaskan komitmen platformnya terhadap kebebasan berbicara. Sebagai tanggapan, Kementerian Luar Negeri Prancis membantah klaim tersebut sebagai “sama sekali tidak berdasar.”
Perdebatan yang Lebih Luas tentang Akuntabilitas Teknologi
Kasus hukum Durov telah memperkuat perdebatan yang sedang berlangsung tentang peran perusahaan teknologi dalam moderasi konten dan kerjasama penegakan hukum. Ini menyoroti bagaimana pemerintah semakin meningkatkan tekanan pada platform digital untuk mengelola materi berbahaya—dan konsekuensi hukum dari kegagalan untuk melakukannya.
Bahkan di bawah batasan hukum ini, Durov terus menjadi sosok sentral dalam diskusi seputar kebebasan digital. Partisipasinya secara virtual dalam forum diharapkan dapat memberikan wawasan penting tentang keseimbangan antara netralitas platform dan tanggung jawab regulasi.